Publik kembali dibuat penasaran mengenai besaran gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Pada tahun 2025 ini, pemerintah akhirnya mengungkap secara transparan angka resmi yang diterima oleh para wakil rakyat setiap bulannya.
Gaji Pokok Anggota DPR
Menurut data resmi dari Kementerian Keuangan, gaji pokok anggota DPR tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Gaji pokok setiap anggota DPR kini mencapai Rp 30 juta per bulan. Kenaikan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan remunerasi agar sesuai dengan kebutuhan dan inflasi.
Tunjangan dan Fasilitas Pendukung
Selain gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan yang jumlahnya tidak kalah besar. Berikut rinciannya:
-
Tunjangan Jabatan: Rp 10 juta per bulan
-
Tunjangan Kehadiran: Rp 5 juta per bulan
-
Tunjangan Transportasi: Rp 4 juta per bulan
-
Tunjangan Perumahan: Rp 7 juta per bulan
-
Tunjangan Komunikasi: Rp 3 juta per bulan
Dengan demikian, total pendapatan bulanan anggota DPR dapat mencapai sekitar Rp 59 juta, belum termasuk fasilitas kendaraan dinas, asuransi kesehatan, dan berbagai tunjangan lain yang diberikan.
Respons Publik dan Pakar
Terbukanya data ini mendapatkan beragam reaksi dari masyarakat dan pakar anggaran negara. Sebagian menyatakan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan ini wajar sebagai bentuk penghargaan terhadap tugas dan tanggung jawab anggota legislatif. Namun, ada juga yang mengkritik besaran tunjangan yang dianggap terlalu tinggi, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Baca Juga :
Dr. Anwar Pratama, seorang pakar ekonomi publik, menilai bahwa transparansi ini adalah langkah positif untuk menjaga akuntabilitas. “Dengan informasi yang jelas, publik bisa memantau dan menilai kinerja DPR sekaligus memastikan dana negara digunakan secara tepat,” ujarnya.
Ke depan, diharapkan ada evaluasi berkelanjutan terkait remunerasi anggota DPR agar tetap proporsional dan seimbang dengan kondisi ekonomi nasional. Pemerintah juga didorong untuk terus membuka data keuangan publik sebagai bagian dari upaya transparansi dan pemberantasan korupsi.
Artikel oleh: [Miror Crayy]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar