Kasus yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terus menjadi sorotan publik. Isu ini bukan hanya soal individu, melainkan telah menjadi semacam barometer bagi integritas lembaga penegak hukum di Indonesia. Dalam sebuah negara demokratis, kepercayaan publik terhadap proses hukum sangat krusial, dan setiap ketimpangan yang tampak dapat mengguncang fondasi keadilan itu sendiri.
Hasto sebelumnya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan calon legislatif PDIP, Harun Masiku. Harun hingga kini masih buron sejak 2020, dan ketidakhadirannya terus menimbulkan tanda tanya besar mengenai keseriusan aparat dalam menuntaskan kasus ini. Nama Hasto kerap disebut dalam rangkaian penyidikan, meskipun ia sendiri membantah terlibat secara langsung.
Pemeriksaan terhadap Hasto menjadi titik kritis. Di satu sisi, publik berharap agar hukum ditegakkan secara adil tanpa intervensi politik. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa proses hukum ini justru dijadikan alat untuk menggiring opini atau bahkan melemahkan kekuatan politik tertentu. Pernyataan-pernyataan politis dari berbagai pihak yang membela maupun mengkritik proses ini kerap memperkeruh suasana, sehingga fokus utama pada penegakan hukum yang objektif justru kabur.
Situasi ini menjadi ujian berat bagi KPK dan lembaga penegak hukum lainnya. Apakah mereka mampu berdiri tegak di tengah tekanan politik? Ataukah publik kembali disuguhi drama hukum yang berakhir tanpa kejelasan? Tidak kalah penting, media dan masyarakat sipil juga memegang peranan sentral dalam mengawal proses ini agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan.
Transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi adalah tiga pilar utama yang harus dijaga oleh lembaga hukum. Pemeriksaan terhadap tokoh sekelas Hasto tidak boleh dilakukan secara sembarangan—baik dari segi prosedural maupun etis. Jika ada bukti kuat, penegakan hukum harus dilakukan tanpa ragu. Namun, jika tidak ada, maka proses hukum tidak boleh dijadikan sarana pembentukan opini atau kriminalisasi politik.
Dalam momentum ini, Indonesia sedang diuji: apakah hukum benar-benar menjadi panglima, atau hanya simbol tanpa kekuatan? Kelanjutan kasus Hasto akan menjadi preseden penting yang menunjukkan wajah sebenarnya dari sistem hukum kita.
Terima kasih telah mengunjungi dan membaca konten di website kami
Jika Anda memiliki pertanyaan, kerja sama, atau kebutuhan lainnya, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email: 📧 mirorcrayy@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar